Minggu, 08 Mei 2016

Pengawasan Rutin di Lokasi Pertambangan



Kegiatan Pengawasan rutin usaha pertambangan dilakukan  berdasar pada pasal 140 UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai kewenangan Pemerintah dalam hal Pengawasan dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup pada Bagian Keempat Pasal 13 yang berbunyi :
  1. Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.
  2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  • Menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyiapan bahan penetapan, kebijakan teknis operasional pengembangan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kemampuan SDM dalam pengendalian dampak lingkungan.
  • Menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah dan kegiatan operasional pembangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
  • Menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebujakan kerusakan dan pencemaran lingkungan
  • Menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan, pengkajian dan pembinaan teknis AMDAL serta perizinan pembuangan limbah
  • Menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan upaya penegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan dibidang tugas.
Dengan pengawasan diharapkan terciptanya perencanaan tambang yang benar, pelaksaan kegiatan pertambangan mengacu pada kaidah pertambangan yang baik, tidak terbuangnya bahan galian, aktivitas pertambangan berlangsung secara aman dan pencemaran lingkungan bisa diminimalisir serta termanfaatkannya lahan bekas tambang secara tepat dan baik untuk mendorong meningkatnya perekonomian rakyat.